Warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG 3 kilogram, bahkan harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain tanpa hasil, sementara harga di tingkat pengecer melonjak jauh di atas harga eceran tertinggi (HET).
Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas Perdagangan Kolaka Utara menegaskan bahwa pasokan LPG subsidi yang masuk ke wilayah Kolaka Utara sebenarnya berjalan lancar dan sesuai dengan kuota normal.
Distribusi dari agen ke pangkalan, menurutnya, tidak mengalami kendala. Pernyataan ini justru menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, karena fakta di lapangan menunjukkan kelangkaan yang cukup parah.
Perbedaan antara data distribusi dan kondisi riil di masyarakat memunculkan kecurigaan adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu. Dugaan ini diperkuat oleh sulitnya masyarakat memperoleh LPG. namun di sisi lain gas tersebut masih dapat ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.
Jika benar terjadi penimbunan, maka hal ini tidak hanya melanggar aturan distribusi barang subsidi, tetapi juga merugikan masyarakat luas.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil kajian isu dan konsulidasi kami dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah meminta langkah tegas dari pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan dan penelusuran terhadap rantai distribusi LPG subsidi di Kolaka Utara. Transparansi data serta inspeksi mendadak ke agen dan pangkalan menjadi penting guna memastikan tidak ada penyimpangan.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata agar kelangkaan ini tidak terus berlarut, serta memastikan LPG subsidi benar-benar sampai kepada pihak yang berhak dengan harga yang sesuai ketentuan.