 |
| Gambar: Akbar Pelayati, Masyarakat Bisa di Kolaka Utara |
BOMBAS INDONESIA - Di Kolaka Utara, panggung politik mendadak berubah jadi arena komedi. Bukan komedi tunggal, melainkan duet lawak: Bupati Nurrahman Umar dan Wakilnya, Jumarding. Dua tokoh ini, yang semestinya satu suara, kini justru seperti pemain drama dengan naskah berbeda.
Ceritanya bermula dari wacana penyewaan 65 mobil dinas dengan anggaran Rp1,74 miliar. Rakyat terkejut, sebagian marah, sebagian lagi hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, bukan sekadar jumlah mobil atau besarnya anggaran, melainkan aksi panggung dua pemimpin daerah ini.
Wakil Bupati Jumarding lebih dulu angkat bicara. Dengan wajah serius ia menolak rencana tersebut. Katanya, ini pemborosan, tidak punya manfaat berarti, apalagi kondisi keuangan daerah sedang seret. Rakyat bertepuk tangan kecil, merasa ada suara yang membela mereka.
Namun belum lama berselang, Bupati Nurrahman tampil di panggung yang sama. Dengan santai ia menjawab: ini bukan pemborosan, melainkan janji politik NR-JUARA. Bahkan, katanya, janji itu diikrarkan di rumah siapa? Ya, di rumah Wabup Jumarding sendiri! Tepuk tangan pun pecah, tapi kali ini bercampur tawa miris.
Kocak bukan? Seperti dua sahabat karib yang lupa naskah. Satu bilang “tidak setuju, itu pemborosan!” Yang lain menjawab, “loh, kan kita sudah sepakat dari dulu, bahkan di rumahmu sendiri.” Penonton alias rakyat hanya bisa menonton sambil berkata: “Ini drama politik atau lawakan malam minggu?”
Bupati menambahkan, penyewaan mobil justru untuk efisiensi. Katanya, kalau beli langsung, APBD tidak sanggup. Lagi-lagi, alasannya terdengar seperti punchline lawakan—bagaimana mungkin menyewa mobil miliaran rupiah justru dibilang hemat?
Sementara itu, rakyat di desa masih kesulitan akses jalan, obat di puskesmas sering kosong, anak-anak berhenti kuliah karena biaya. Di tengah semua itu, dua pemimpin daerahnya justru saling bantah tentang mobil baru. Ironi yang terlalu pahit, tapi terbungkus lucu.
Akhirnya, wacana mobil dinas Rp1,7 miliar ini tak hanya jadi bahan perdebatan, melainkan juga bahan candaan. Di warung kopi, warga menyebutnya “sinetron Kolut”: Bupati dan Wakilnya kocak, rakyatnya yang sengsara.
Kalau saja ini bukan soal uang rakyat, mungkin cerita ini bisa masuk panggung stand up comedy. Tapi sayangnya, ini nyata. Rakyat benar-benar dipaksa jadi penonton dari komedi politik yang mahal: tiketnya Rp1,74 miliar, dibayar dari APBD.