 |
| Dialog Awal Tahun PP HIPPERMAKU Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Optimalkan PAD Kolaka Utara |
KOLAKA UTARA, KATALISATOR.SITE — Pengurus Pusat Himpunan Pelajar dan Mahasiswa Kolaka Utara (PP HIPPERMAKU) melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah menggelar Dialog Refleksi Awal Tahun dengan tema “Optimalisasi Sektor Strategis Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Transparan dan Berkelanjutan”, Kamis (8/1/2026).
Dialog ini menjadi ruang diskusi strategis lintas sektor yang mempertemukan unsur pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, dan pemuda guna merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kolaka Utara yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Sejumlah narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, di antaranya Wakil Ketua Umum I DPRD Kolaka Utara, Muh. Syair, Kepala Bidang PBB dan BPHTB Bapenda Kolaka Utara, Miftahul Sessu, Ketua KADIN Kolaka Utara, Abdul Gafur, serta perwakilan HIPMI Kolaka Utara, Hasrula Ammar.
Dalam diskusi, para narasumber menyoroti pentingnya optimalisasi pengelolaan pajak daerah, khususnya di sektor industri pertambangan. Pembahasan mencakup Dana Bagi Hasil (DBH), Pajak Kendaraan, Pajak Makan dan Minum, hingga Pajak Penghasilan karyawan.
Wakil Ketua Umum I DPRD Kolaka Utara, Muh. Syair, menegaskan bahwa potensi PAD dari sektor pertambangan harus dikelola secara serius dan terukur.
“Sektor pertambangan menyimpan potensi besar bagi PAD Kolaka Utara. Namun kuncinya ada pada tata kelola yang transparan, pengawasan yang ketat, serta sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha,” ujarnya.
Selain pertambangan, dialog ini juga menyoroti penguatan sektor agribisnis seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai sektor strategis penopang ekonomi daerah. Sektor tersebut dinilai mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Ketua KADIN Kolaka Utara, Abdul Gafur, menyampaikan bahwa pengembangan sektor agribisnis membutuhkan keberpihakan kebijakan.
“Jika sektor pertanian dan perikanan dikelola dengan baik dan didukung regulasi yang tepat, maka dampaknya bukan hanya pada PAD, tetapi juga pada peningkatan ekonomi masyarakat di tingkat bawah,” katanya.
Isu penguatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian serius dalam dialog tersebut. Penguatan kelembagaan, akses permodalan, pendampingan usaha, serta kepastian regulasi dinilai penting agar koperasi dan UMKM dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Ketua Umum PP HIPPERMAKU, Muh Raihan Kamal dalam keterangannya menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak dapat dilakukan secara parsial.
“Peningkatan PAD harus dikonsep secara kolaboratif. Tidak bisa hanya dibebankan pada satu sektor atau satu institusi saja,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa PP HIPPERMAKU mendorong pendekatan Hexahelix sebagai strategi pembangunan daerah.
“Pendekatan Hexahelix melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media, serta aspek hukum dan regulasi. Ini penting untuk menjawab persoalan daerah yang semakin kompleks,” jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kolaka Utara, Hasanuddin, Kepala Dinas Perindustrian Kolaka Utara, Andi Khaerul Rijal, perwakilan Dinas Perdagangan, serta sejumlah anggota DPRD Kolaka Utara, di antaranya Fathullah Hasyim (Komisi II), Abu Muslim,, Syamsir, (Ketua Komisi III), dan Muzakkar. (Kepala Bidang Bappeda Kolaka Utara). Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Kolaka Utara juga hadir sebagai bentuk partisipasi aktif pemuda dalam mengawal pembangunan daerah.
PP HIPPERMAKU menilai dialog ini sebagai forum perdana di Kolaka Utara yang secara khusus membahas optimalisasi PAD dengan pendekatan kolaboratif lintas sektor.
“Kami berharap dialog ini tidak berhenti di sini, tetapi menjadi agenda berkelanjutan sebagai ruang diskusi dan perumusan solusi kebijakan bagi pemerintah daerah,” pungkas Ketua Umum PP HIPPERMAKU.
Melalui forum ini, PP HIPPERMAKU meyakini bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang transparan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang masyarakat Kabupaten Kolaka Utara.
Report: Abrar Husairi