 |
| Potret Rivaldi Rusna Eks ketua Hipermaju - pengurus HMI Badko Sulselbar |
MAMUJU, KATALISATOR.SITE — Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem langsung menjadi pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai penolakan. Kali ini kritik datang dari Eks Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Mamuju (HIPERMAJU) sekaligus Pengurus Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), Rivaldi Rusna, Sabtu (3/1/2026).
Rivaldi menilai gagasan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi di Indonesia. Menurutnya, wacana tersebut berpotensi mengebiri hak demokrasi masyarakat yang selama ini dijamin dalam sistem pemilu langsung.
“Pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah kemunduran demokrasi. Hak politik rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung justru dihilangkan,” ujar Rivaldi kepada Katalisator.site.
Ia menegaskan, prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam konstitusi negara harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan politik, termasuk dalam penentuan sistem pemilihan kepala daerah. Menurutnya, perubahan sistem yang menyangkut hak dasar warga negara tidak boleh diputuskan secara sepihak oleh elit politik.
“Kalau memang ada wacana perubahan sistem pemilihan, seharusnya dibahas melalui rembuk nasional yang melibatkan publik secara luas. Mulai dari organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, hingga mahasiswa. Bukan hanya diputuskan di ruang-ruang partai politik yang sarat kepentingan elit,” tegasnya.
Rivaldi juga menanggapi alasan pemerintah dan DPR yang kerap mengaitkan Pilkada langsung dengan tingginya biaya politik. Ia menilai argumen tersebut tidak tepat jika dijadikan dasar untuk menghapus hak pilih rakyat.
“Jika persoalannya biaya politik yang mahal, maka yang harus dibenahi adalah regulasi pendanaan kampanye dan pengawasan terhadap politik uang. Bukan malah menghilangkan hak demokrasi masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Rivaldi menyebut bahwa tren demokrasi modern di berbagai negara justru mengarah pada penguatan partisipasi publik melalui pemilihan langsung. Menurutnya, sistem tersebut merupakan model paling ideal dalam demokrasi representatif.
“Secara konsep, demokrasi yang ideal adalah pemilu langsung. Karena sejatinya demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” pungkas Rivaldi.
Report: Abrar Husairi