Penghargaan Diborong, Pasien Dibiarkan: Sebuah Perskandalan Layanan Kesehatan Kolaka Utara

Potret penulis dan Ilustrasi Puskesmas, Dihasilkan Oleh Artificial Antelligence (Bukan Kejadian Real)

Author: Akbar Pelayati, S.Ag.
(Masyarakat Sipil)

KATALISATOR, OPINI – Narasi keberhasilan sektor kesehatan hari ini tampak begitu mudah dirayakan. Angka cakupan meningkat, penghargaan diraih, dan akses layanan disebut semakin luas melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Di atas kertas, semuanya terlihat progresif. Namun ketika ukuran keberhasilan berhenti pada statistik, yang lahir bukan kemajuan melainkan ilusi keberhasilan.

Kabupaten Kolaka Utara adalah contoh yang menarik sekaligus problematis. Pemerintah daerah ini telah meraih berbagai penghargaan di sektor kesehatan, mulai dari capaian Universal Health Coverage (UHC) hingga pengakuan dalam ajang Hari Kesehatan Nasional tingkat provinsi. Secara administratif, ini menunjukkan performa yang patut diapresiasi. Namun pertanyaannya sederhana: apakah capaian tersebut benar-benar mencerminkan kualitas layanan di lapangan?

Realitas di Puskesmas Latali, Kecamatan Pakue Tengah, memberikan jawaban yang mengganggu. Dalam situasi darurat, infus pasien terlepas tanpa respons cepat. Tindakan medis tertunda karena alasan yang nyaris tak masuk akal: kunci gudang tidak tersedia. Kondisi pasien memburuk hingga muntah darah, tetapi penanganan yang diberikan tidak mencerminkan urgensi situasi. Ini bukan sekadar keluhan personal, melainkan potret nyata kegagalan pelayanan.

Di titik inilah kontradiksi menjadi terang. Di satu sisi, pemerintah merayakan capaian angka dan penghargaan. Di sisi lain, pelayanan dasaryang seharusnya menjadi inti dari sistem kesehatan justru gagal dipenuhi. Capaian UHC atau kemenangan dalam seremoni kesehatan tidak otomatis menjamin kesiapan tenaga medis menghadapi kondisi kritis. Statistik tidak selalu berbicara tentang keselamatan.

Tidak ada alasan yang dapat membenarkan keterlambatan dalam situasi darurat. Dalih keterbatasan anggaran atau perbedaan fasilitas antar puskesmas justru menegaskan lemahnya tata kelola. Dalam konteks kesehatan, keterlambatan bukan sekadar persoalan administratif; ia adalah ancaman langsung terhadap nyawa manusia.

Secara konseptual, kegagalan ini menunjukkan runtuhnya dimensi dasar kualitas pelayanan. A. Parasuraman menegaskan bahwa pelayanan yang baik mensyaratkan responsivitas, keandalan, dan empati. Ketika pasien dalam kondisi kritis tidak segera ditangani, maka ketiga prinsip tersebut bukan hanya gagal dipenuhi, tetapi diabaikan secara terang-terangan.

Lebih jauh, kerangka Avedis Donabedian menempatkan mutu layanan pada tiga aspek: struktur, proses, dan hasil. Dalam kasus ini, ketiganya bermasalah. Fasilitas tidak siap, proses penanganan tidak berjalan, dan keselamatan pasien dipertaruhkan. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan indikasi kegagalan sistemik.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah kecenderungan birokrasi berlindung di balik capaian administratif. Kritik Jürgen Habermas tentang dominasi rasionalitas administratif menjadi sangat relevan: ketika keberhasilan direduksi menjadi angka, pengalaman manusia menjadi tidak penting. Pasien tidak lagi dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi, melainkan sekadar entitas statistik dalam laporan kinerja.

Padahal, standar yang ditetapkan oleh World Health Organization sudah jelas: pelayanan kesehatan harus aman, tepat waktu, dan berkualitas. Jika dalam praktiknya pasien tetap dibiarkan menunggu dalam kondisi kritis, maka yang dilanggar bukan hanya standar profesional, tetapi juga prinsip kemanusiaan.

Masalah ini tidak bisa disederhanakan sebagai kelalaian individu. Ia mencerminkan lemahnya manajemen, buruknya sistem respons darurat, serta minimnya pengawasan. Jika dibiarkan, yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga legitimasi sistem kesehatan itu sendiri.

Sudah saatnya berhenti merayakan prestasi yang tidak menyentuh realitas. Evaluasi tidak boleh berhenti pada angka, melainkan harus menyasar akar persoalan: distribusi anggaran, kesiapan fasilitas, disiplin tenaga medis, dan akuntabilitas pelayanan. Tanpa itu, setiap penghargaan hanyalah dekorasi yang menutupi kegagalan.

Ukuran keberhasilan sektor kesehatan bukanlah seberapa banyak penghargaan yang dikumpulkan, melainkan seberapa banyak nyawa yang diselamatkan. Jika pasien masih dibiarkan menunggu dalam kondisi genting, maka tidak ada prestasi yang layak dibanggakan. Yang ada hanyalah kegagalan yang dipoles menjadi keberhasilan.
(*)
Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak