 |
| Potret Rendi ketum HMI MPO UNM Orasi (Sumber : Rendi) |
MAKASSAR, KATALISATOR.SITE — Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Sabtu, (3/1/2026).
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Universitas Negeri Makassar (UNM), Rendi Pangalila menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur dalam praktik demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hasil dari perjuangan panjang reformasi yang bertujuan mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.
“Wacana kepala daerah dipilih DPRD adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Ini jelas menciderai nilai-nilai demokrasi yang telah diperjuangkan sejak reformasi."ujar Rendi
Ia menilai bahwa mekanisme pemilihan melalui DPRD berpotensi membuka ruang transaksi politik yang semakin besar dan mengabaikan aspirasi publik. Rakyat, kata dia, hanya akan menjadi penonton dalam proses penentuan pemimpin daerahnya sendiri.
“Demokrasi bukan hanya soal efisiensi anggaran atau stabilitas politik, tetapi soal partisipasi dan hak rakyat untuk menentukan pemimpinnya secara langsung,” ujar Rendi
Lebih lanjut, Rendi menegaskan bahwa wacana tersebut menunjukkan kecenderungan kemunduran demokrasi dan sentralisasi kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa legitimasi kepala daerah akan melemah jika tidak lahir dari pilihan langsung masyarakat.
“Pemimpin yang kuat adalah pemimpin yang mendapatkan mandat langsung dari rakyat, bukan hasil kompromi elite politik,” tambahnya.
HMI MPO UNM secara tegas menolak wacana tersebut dan mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, mahasiswa, serta organisasi kepemudaan untuk mengawal demokrasi dan menolak segala bentuk kebijakan yang berpotensi merampas hak politik rakyat.
“Demokrasi harus dijaga, bukan dipangkas. Jika ini dibiarkan, maka kita sedang membuka pintu bagi kemunduran demokrasi yang lebih besar di masa depan,” pungkasnya.
Pewarta : Abrar Husairi