 |
| Ilustrasi ini menampilkan simbol gajah sebagai kekuatan politik yang masuk ke Kota Makassar, berhadapan dengan mahasiswa dan warga yang menyuarakan kritik. Gambar tersebut merepresentasikan Makassar sebagai kota demonstran dan ruang intelektual yang terbuka bagi politik, namun menolak sikap arogan dan klaim sepihat (Sumber Ai) |
KATALISATOR, ESSAY- Belakangan ini, Makassar ramai disebut-sebut mau dijadikan “kandang gajah”. Katanya, ini cuma istilah politik. Gajah itu simbol partai, kandang itu basis. Artinya sederhana: perekrutan kader besar-besaran, konsolidasi struktur, dan ekspansi pengaruh politik.
Kalau cuma sampai di situ, sebenarnya tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Politik memang selalu soal memperluas barisan.
Tapi masalahnya, Makassar bukan kota yang bisa diperlakukan dengan bahasa sembarangan.
Makassar bukan kota yang gampang diklaim. Ini bukan kota yang penduduknya cuma jadi penonton, apalagi penggembira. Makassar adalah kota demonstran. Kota yang sejak lama akrab dengan perlawanan, kritik, dan sikap keras kepala terhadap kekuasaan yang dianggap ugal-ugalan. Jalanan di kota ini bukan sekadar jalur kendaraan, tapi juga ruang ekspresi politik.
Di Makassar, mahasiswa tidak tumbuh sebagai makhluk jinak. Kampus bukan cuma tempat mengejar IPK, tapi juga tempat membangun kesadaran. Diskusi tidak selalu pakai jas almamater dan proyektor, tapi juga pakai megafon dan spanduk. Dari dulu sampai sekarang, Makassar dikenal sebagai kandang intelektual dan akademisi, tempat lahirnya banyak gagasan kritis dan gerakan sosial.
Itulah sebabnya istilah “kandang” jadi sensitif.
Karena bagi orang Makassar, kandang itu bukan sekadar tempat. Kandang itu soal siapa yang punya kuasa. Dan ketika sebuah kota disebut kandang oleh kekuatan politik dari luar, kesannya seperti ada klaim sepihak. Seolah-olah Makassar ini ruang kosong, tinggal diisi, tinggal dipakai, tinggal dimanfaatkan.
Padahal kenyataannya tidak begitu.
Makassar punya sejarah panjang melawan dominasi. Dari isu pendidikan, agraria, lingkungan, sampai kebijakan nasional, kota ini tidak pernah sepi dari suara kritis. Demonstrasi bukan kejadian luar biasa, tapi rutinitas kesadaran. Jadi wajar kalau warga dan mahasiswa langsung bertanya: ini mau rekrut kader, atau mau menjinakkan?
Karena beda tipis antara membangun basis dan mengendalikan nalar.
Kalau niatnya merekrut kader, mestinya datang dengan rendah hati. Datang untuk belajar, bukan cuma mengajar. Datang untuk mendengar, bukan sekadar membawa narasi pusat. Anak muda Makassar bukan target pasar yang bisa dijaring dengan slogan besar dan janji manis.
Mereka terbiasa curiga.
Mereka terbiasa membantah.
Dan mereka tidak mudah kagum.
Masalahnya sering bukan pada tujuan, tapi pada cara. Ketika sebuah partai datang dengan simbol besar, acara megah, dan bahasa yang terdengar merendahkan ruang lokal, resistensi pasti muncul. Apalagi kalau istilah yang dipakai seolah menempatkan Makassar sebagai alat, bukan sebagai subjek politik.
Makassar tidak anti politik.
Makassar juga tidak alergi partai.
Yang ditolak itu sikap arogan dan pendekatan instan.
Di kota ini, legitimasi tidak datang dari baliho atau Rakernas. Legitimasi datang dari konsistensi, keberpihakan, dan keberanian berdiri bersama rakyat saat situasi sulit. Kalau cuma datang ramai-ramai saat butuh dukungan, lalu menghilang saat masyarakat berhadapan dengan masalah nyata, ya jangan heran kalau dicurigai.
Itulah kenapa metafora “gajah” jadi menarik.
Gajah itu besar, kuat, dan mencolok. Sekali masuk ruangan, semua mata tertuju padanya. Tapi gajah juga dikenal ceroboh kalau tidak dikendalikan. Sekali salah langkah, yang rusak bukan cuma lantai, tapi seluruh ruangan. Di Makassar, gajah yang masuk tanpa etika bisa dianggap ancaman, bukan harapan.
Apalagi kalau setelah masuk, gajah itu meninggalkan kotoran.
Kotoran politik itu bukan soal sampah fisik, tapi jejak narasi. Bahasa yang merendahkan. Klaim sepihak. Janji yang tidak ditepati. Eksploitasi anak muda sebagai alat kampanye. Semua itu membekas, dan di kota seperti Makassar, jejak seperti itu sulit dihapus.
Mahasiswa di sini bukan angka statistik.
Intelektual bukan properti partai.
Dan demonstrasi bukan gangguan stabilitas.
Demonstrasi adalah tanda hidupnya nalar publik.
Maka kalau Makassar mau dijadikan basis politik, syaratnya jelas: hormati tradisinya. Hormati daya kritisnya. Jangan datang dengan mental pusat yang merasa paling tahu, lalu mengharapkan daerah tunduk begitu saja.
Di kota demonstran, bahasa bisa lebih berbahaya dari baliho. Satu istilah yang salah bisa memicu gelombang penolakan. Satu sikap arogan bisa berubah jadi perlawanan kolektif.
Makassar tidak menolak gajah.
Makassar menolak sembarangan.
Silakan membangun kandang, tapi pahami dulu tanahnya. Silakan merekrut kader, tapi jangan mematikan daya kritis mereka. Silakan masuk ke kota ini, tapi jangan menganggap semua orang bisa diatur dengan simbol dan slogan.
Karena pada akhirnya, Makassar bukan kandang biasa.
Ini kandang intelektual.
Dan di kandang seperti ini, siapa pun yang berak sembarangan, pasti akan ditegur. Kalau teguran diabaikan, perlawanan adalah konsekuensi.
Itu bukan ancaman.
Itu tradisi.
Author: Ana-anakaji