.jpeg) |
| Foto: Ruang rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (Sumber: Tempo.co) |
JAKARTA, KATALISATOR.SITE — Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kembali menjadi perhatian pemerintah di tengah masih tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan bahwa PKBM memiliki peran strategis sebagai jalur alternatif pendidikan bagi masyarakat yang terhambat mengakses sekolah formal.
Abdul Mu’ti mengungkapkan, pendidikan kesetaraan melalui Paket C telah melahirkan banyak figur publik, termasuk sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Pernyataan tersebut sekaligus menepis stigma bahwa PKBM merupakan pendidikan kelas dua.
“Tidak sedikit anggota DPR yang merupakan lulusan Paket C. Ini menunjukkan bahwa PKBM memiliki kontribusi nyata dalam membuka kembali akses pendidikan,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menyebutkan, persoalan anak putus sekolah tidak semata dipicu faktor ekonomi. Sejumlah faktor lain turut memengaruhi, mulai dari keterbatasan akses geografis, kondisi sosial budaya, hingga praktik pernikahan dini yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Pemerintah, lanjut Abdul Mu’ti, berencana memperkuat keberadaan PKBM secara nasional. Penguatan tersebut mencakup revitalisasi kelembagaan, peningkatan mutu layanan pendidikan, serta perluasan jangkauan, termasuk rencana mengaktifkan kembali PKBM di luar negeri bagi anak-anak Indonesia yang bermukim di sana.
Menurutnya, negara berkewajiban memastikan hak pendidikan seluruh anak Indonesia tetap terpenuhi tanpa terkecuali. PKBM dinilai menjadi salah satu instrumen penting dalam menekan angka anak tidak sekolah sekaligus memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.