KATALISATOR. SITE - Maraknya hiburan malam dan pesta minuman keras di Kabupaten Sumenep belakangan ini memunculkan gelombang respons dari berbagai kalangan, terutama para ulama. Fenomena tersebut bukan sekadar isu moralitas semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat. Ketika ruang publik dipenuhi aktivitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan religiusitas masyarakat Madura, wajar jika muncul reaksi kolektif yang kuat.
Sumenep dikenal sebagai daerah yang memiliki akar budaya dan tradisi keagamaan yang kental. Identitas sosial masyarakatnya banyak dibentuk oleh nilai-nilai pesantren, figur kiai, serta norma bersama yang menjunjung etika sosial. Dalam konteks ini, kehadiran hiburan malam yang identik dengan pesta miras dipersepsikan bukan hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi sebagai simbol pergeseran nilai. Kekhawatiran yang muncul bukan semata soal minuman keras, melainkan dampak turunan seperti potensi gangguan ketertiban, meningkatnya perilaku menyimpang, hingga konflik sosial.
Seruan para ulama agar aktivitas tersebut ditiadakan dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial. Ulama di Madura bukan hanya tokoh agama, tetapi juga figur otoritatif yang memiliki legitimasi kultural. Ketika mereka menyampaikan aspirasi hingga ke DPRD, itu menunjukkan bahwa persoalan ini telah melewati batas diskusi informal dan memasuki ruang kebijakan publik. Artinya, ini bukan lagi sekadar perbedaan selera hiburan, melainkan perdebatan tentang arah pembangunan sosial daerah.
Pada dasarnya persoalan ini tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Di satu sisi, hiburan malam sering dikaitkan dengan perputaran ekonomi, lapangan kerja, dan dinamika modernisasi. Ada pelaku usaha dan pekerja yang menggantungkan kehidupan pada sektor tersebut. Di sisi lain, masyarakat memiliki hak untuk menjaga norma sosial yang mereka yakini. Di sinilah letak tantangan pemerintah daerah bagaimana menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan ketertiban sosial.
DPRD sebagai representasi rakyat memegang peran penting dalam merespons aspirasi ini. Mereka harus mampu membaca situasi secara objektif dan tidak terjebak pada tekanan sepihak. Regulasi yang dihasilkan idealnya tidak bersifat reaktif semata, tetapi berbasis kajian sosial yang komprehensif. Jika memang terbukti lebih banyak mudarat daripada manfaat, pembatasan bahkan pelarangan dapat menjadi opsi kebijakan. Namun jika masih ada ruang pengaturan, maka pendekatan regulatif dengan pengawasan ketat bisa menjadi alternatif.
Yang perlu dihindari adalah polarisasi di tengah masyarakat. Isu moral sering kali memicu sentimen emosional yang tinggi. Apabila tidak dikelola dengan bijak, perbedaan pandangan dapat memunculkan konflik horizontal. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat luas menjadi sangat penting. Aspirasi yang disampaikan ke DPRD harus dipahami sebagai bagian dari mekanisme demokrasi, bukan sebagai tekanan sepihak yang menutup ruang diskusi.
Sejatinya polemik hiburan malam di Sumenep mencerminkan dinamika sosial masyarakat yang sedang berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Respons ulama menunjukkan bahwa nilai religius masih menjadi fondasi kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk arif, tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi, tetapi juga stabilitas sosial dan identitas kultural masyarakat.
Jika kebijakan yang diambil mampu menjaga keseimbangan tersebut, maka polemik ini justru bisa menjadi momentum reflektif bagi Sumenep untuk menegaskan arah pembangunan yang selaras dengan karakter sosialnya. Sebab pembangunan yang baik bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang menjaga harmoni nilai dalam kehidupan bersama.
Author: Moh Abbadi
Ketua Bersatu Warga Net (BW) DPC Sumenep