Katalisator Indonesia - Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma demokrasi di Indonesia. Media sosial kini tidak lagi sekadar menjadi ruang hiburan, tetapi telah berkembang menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan.
Hal tersebut disampaikan oleh Imam Syafi’i, S.H., seorang lulusan hukum yang aktif sebagai aktivis media digital. Ia menilai bahwa keberanian masyarakat dalam menyuarakan realitas melalui platform digital merupakan bentuk partisipasi publik yang sah dan dilindungi oleh konstitusi.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat di ruang publik digital tanpa harus bergantung pada status formal sebuah media atau profesi tertentu.
Hak Konstitusi dan Kebebasan Berpendapat
Imam merujuk pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat. Dalam konteks era digital, media sosial menjadi salah satu medium penting bagi masyarakat untuk menyalurkan hak konstitusional tersebut.
“Media sosial bukan sekadar tempat hiburan. Ia telah menjadi ruang publik yang strategis bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus melakukan kontrol sosial,” ujar Imam.
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa kecil untuk bersuara.
“Di era digital, kekuatan fakta dan kebenaran informasi jauh lebih penting daripada status formal sebuah platform,” tambahnya.
Melawan Fenomena Pembungkaman dan Teror Digital
Imam juga menyoroti fenomena pembungkaman serta teror digital yang kerap menyasar pengguna media sosial yang vokal mengkritik ketidakadilan.
Ia mengibaratkan upaya menutup-nutupi kebenaran seperti aroma yang menyengat.
“Kejelekan atau ketidakadilan itu ibarat aroma yang menyengat. Sekuat apa pun upaya untuk membungkam atau menutupinya, aromanya akan tetap tercium oleh publik dan pada akhirnya akan terungkap secara luas,” tegasnya.
Edukasi dan Etika Digital bagi Warganet
Sebagai lulusan hukum, Imam juga mengingatkan pentingnya menjaga etika dan kecerdasan dalam beraspirasi di ruang digital. Ia menekankan bahwa kritik harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika.
Beberapa prinsip yang ia tekankan antara lain:
- Berbasis data, yaitu menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Menjaga adab, dengan menghindari serangan pribadi (ad hominem) yang tidak relevan.
- Fokus pada kebijakan, yaitu mengkritik tindakan atau sistem demi kepentingan publik.
Pernyataan Penutup
“Kita hadir di media sosial untuk memastikan suara rakyat terdengar. Jangan pernah takut menghadapi pembungkaman selama kita menjaga etika dan kebenaran data. Kita harus berani, tetapi tetap beradab dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.”
Author: Imam Syafi’i, S.H.
Merupakan lulusan hukum yang aktif sebagai aktivis media digital. Melalui wadah Bersatu Warganet (BW), ia secara konsisten memberikan edukasi hukum serta mengawal aspirasi masyarakat internet guna mendorong terciptanya ekosistem digital yang kritis, sehat, dan berintegritas.
Tags
OPINI