Opini, Katalisator Indonesia - Di tengah meningkatnya kewajiban fiskal yang harus ditanggung masyarakat, pertanyaan mendasar mulai mengemuka: ke mana sebenarnya arah dan manfaat dari pajak yang dibayarkan rakyat? Setiap tahun pemerintah mendorong peningkatan penerimaan pajak dengan berbagai kebijakan, namun di sisi lain masyarakat masih merasakan ketimpangan antara besarnya kontribusi yang mereka berikan dengan kualitas pembangunan yang mereka terima.
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak infrastruktur dasar yang belum mencerminkan tata kelola pembangunan yang optimal. Jalan raya yang seharusnya menjadi urat nadi distribusi ekonomi dan mobilitas sosial justru kerap ditemukan dalam kondisi rusak, berlubang, dan hanya diperbaiki melalui metode tambal sulam. Alih-alih memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, kondisi tersebut justru menimbulkan risiko keselamatan serta memperlambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Situasi ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ketika pembangunan berlangsung lambat dan tidak merata, sementara beban fiskal masyarakat terus meningkat, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana pajak yang mereka bayarkan benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan publik.
Di sisi lain, persoalan pembangunan tidak hanya berhenti pada kualitas infrastruktur. Ancaman serius juga muncul dari kerusakan lingkungan yang terjadi secara sistematis di beberapa wilayah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dugaan aktivitas tambang ilegal di kawasan Gunung Slamet, yang berpotensi merusak ekosistem hutan sekaligus mengancam keberlanjutan sumber mata air bagi masyarakat sekitar.
Gunung Slamet bukan sekadar bentang alam biasa, melainkan kawasan ekologis penting yang menopang keseimbangan lingkungan di wilayah Jawa Tengah. Ketika aktivitas eksploitasi sumber daya alam dilakukan tanpa kontrol dan pengawasan yang memadai, dampaknya tidak hanya berupa hilangnya tutupan hutan, tetapi juga meningkatnya potensi bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan krisis air bersih.
Ironisnya, dalam banyak kasus, keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam tersebut hanya dinikmati oleh segelintir pihak, sementara masyarakat luas harus menanggung dampak kerusakan yang ditinggalkan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dengan kepentingan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, sudah saatnya publik menuntut komitmen nyata dari pemerintah dalam memastikan pembangunan yang transparan, adil, dan berkelanjutan. Jawa Tengah tidak boleh hanya menjadi wilayah penghasil pajak tanpa diiringi kemajuan infrastruktur dan perlindungan lingkungan yang memadai. Penghentian aktivitas perusakan alam serta penguatan akuntabilitas pembangunan harus menjadi agenda bersama demi masa depan yang lebih baik.
#SaveGunungSlamet #JatengButuhAksi #PajakUntukRakyat
Penulis: Wahyu Arif Wiranata Kusuma
Editor : Akbar Pelayati