KOLAKA UTARA, KATALISATOR — Gelombang dukungan terhadap tuntutan pembubaran Forum Komentar Kolaka Utara (FKKU) terus meluas, tidak hanya dari kalangan mahasiswa kampus, tetapi juga dari organisasi kepemudaan daerah. Sabtu (18/4/2026).
Kali ini, dukungan datang dari Sandi Amulia, Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan, dan Pemuda (PTKP) Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Kolaka Utara (HIPPERMAKU).
Sandi menilai, keberadaan forum digital seperti FKKU semestinya menjadi ruang partisipasi publik yang mendorong pertukaran gagasan secara sehat dan bertanggung jawab. Namun dalam praktiknya, ia melihat forum tersebut justru mengalami degradasi fungsi.
“Ruang digital seharusnya menjadi sarana edukasi dan partisipasi publik yang produktif. Tetapi jika di dalamnya justru dipenuhi hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, maka itu menunjukkan bahwa forum tersebut sudah tidak lagi sehat,” ujar Sandi.
Ia juga menyoroti dampak sosial yang ditimbulkan dari maraknya informasi tidak terverifikasi, yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik serta memicu konflik di tengah masyarakat.
“Informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sangat berbahaya, karena bisa memicu kesalahpahaman bahkan konflik horizontal. Ini bukan hanya soal konten, tetapi soal dampak sosial yang ditimbulkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sandi menekankan pentingnya peran pengelola forum dalam menjaga kualitas ruang digital melalui sistem pengawasan dan moderasi yang ketat. Menurutnya, pembiaran terhadap konten bermasalah tidak bisa dibenarkan.
“Pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa ruang yang mereka kelola tidak menjadi tempat penyebaran informasi yang merugikan. Jika kontrol itu tidak berjalan, maka konsekuensinya harus dihadapi,” lanjutnya.
Atas dasar itu, HIPPERMAKU menyatakan dukungannya terhadap gerakan masyarakat yang mendesak adanya langkah tegas terhadap FKKU, termasuk opsi pembubaran apabila tidak ada perbaikan yang signifikan.
“Kami mendukung penuh langkah masyarakat dalam mendorong penertiban FKKU. Jika tidak ada upaya serius untuk memperbaiki, maka pembubaran menjadi langkah yang patut dipertimbangkan demi menjaga ketertiban ruang publik digital,” tutup Sandi.
Dukungan dari organisasi kepemudaan ini semakin mempertegas bahwa isu tata kelola ruang digital di Kolaka Utara telah menjadi perhatian luas, serta menuntut adanya langkah konkret dari pihak berwenang guna menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab.