MAKASSAR, KATALISATOR — Pemerintah Kabupaten Bombana didesak untuk memperkuat komitmennya dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satu isu krusial yang kini mencuat adalah kondisi Asrama Mahasiswa Bombana di Kota Makassar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Langkah ini sejalan dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara atas pendidikan. Penyediaan asrama bukan sekedar kebijakan daerah, melainkan upaya konkret pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan akses pendidikan yang merata bagi mahasiswa daerah di perantauan.
Lambatnya Respon RDP dan Upaya Mahasiswa
Meski surat permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah dilayangkan hampir satu minggu, hingga kini belum ada kepastian jadwal dari pihak terkait.
Merespon kebuntuan tersebut, Badan pengurus harian Ikatan Mahasiswa Pelajar Indonesia Bombana (IMPIB) Makassar berinisiatif menemui Pemerintah Daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bupati.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemda menyatakan tengah mencari alternatif anggaran yang dapat dialihkan untuk dua kebutuhan mendesak: perbaikan akses jalan dan renovasi bangunan asrama.
Janji Bupati: Perbaikan Tahun Ini
Wakil Ketua IMPIB Makassar, Tajering, mempertanyakan komitmen pemerintah secara langsung. "Pak, kapan Asrama Mahasiswa Bombana di Makassar bisa dijadikan prioritas perbaikan?" tanyanya saat audiensi.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, memberikan kepastian bahwa perbaikan akan diupayakan pada tahun anggaran ini.
"Insyaallah tahun ini kami pastikan ada perbaikan jalan untuk asrama di Makassar. Saya sudah usulkan hal ini ke Pak Sekda karena statusnya sangat prioritas. Kami juga akan segera menurunkan tim konsultan untuk meninjau langsung kondisi bangunan asrama tersebut," tegas Burhanuddin di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Bombana, Selasa (31/3/2026).
Langkah Strategis Berbasis Konstitusi
Bupati menambahkan bahwa perhatian terhadap fasilitas mahasiswa di luar daerah merupakan langkah strategis yang mengintegrasikan amanat konstitusi dengan otonomi daerah.
"Kami hadir untuk memastikan hak pendidikan masyarakat Bombanaa terpenuhi, sekaligus membantu mengurangi beban ekonomi keluarga mahasiswa. Ini adalah bagian dari tanggung jawab konstitusional kami," ungkapnya.
Realisasi renovasi Asrama Mahasiswa Bombana di Makassar diharapkan menjadi bukti nyata bahwa kebijakan daerah mampu menghadirkan solusi konkret dalam menunjang pendidikan serta kesejahteraan masyarakat.