 |
| Foto Penulis: Muh Sajidin Farhan, Aktivis Gerekan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (Gerak Misi), menulis opini Suara Tegas dari Utara: Kelangkaan BBM di Kolaka Utara |
OPINI, KATALISATOR - Dalam beberapa hari terakhir, kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi pembicaraan luas di Kabupaten Kolaka Utara.
Situasi ini berubah menjadi persoalan serius di tengah masyarakat, terutama ketika harga BBM subsidi yang secara resmi ditetapkan Rp10.000 per liter justru melambung hingga Rp25.000 bahkan Rp40.000 per liter di tingkat pengecer.
Keluhan datang dari berbagai kecamatan. Warga mengaku kesulitan memperoleh BBM, bahkan sekadar untuk kebutuhan harian.
Di sejumlah desa, BBM eceran nyaris tidak tersedia. Kalaupun ada, stoknya terbatas dan dijual dengan harga yang jauh dari batas kewajaran.
“Saya sudah berkeliling dari Kecamatan Batuputih sampai Pakue Utara. Hampir semua desa tidak lagi menjual bensin eceran. Kalau ada pun, hanya tersisa satu atau dua botol dengan harga Rp25.000 sampai Rp40.000 per liter. Pengecer mengaku membeli dari pelansir dengan harga tinggi. Kalau dijual normal, mereka pasti rugi,” ujar Penulis.
Kondisi tersebut menimbulkan dugaan kuat bahwa kelangkaan Pertalite ini bukan semata persoalan distribusi biasa, melainkan hasil dari praktik yang disengaja.
Indikasi penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu semakin menguat ketika kelangkaan justru diikuti oleh maraknya BBM eceran berharga tinggi.
Sorotan tajam juga mengarah ke SPBU Batuputih. Di tengah kelangkaan, SPBU tersebut diduga tetap melayani pembelian BBM menggunakan jeriken. Padahal, praktik ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Penjualan BBM menggunakan jeriken membuka ruang besar bagi penimbunan dan pengeceran kembali dengan harga yang mencekik masyarakat.
Berbeda dengan anggapan yang mengaitkan kelangkaan ini dengan demonstrasi di Luwu atau gangguan distribusi nasional, kondisi di Kolaka Utara justru menunjukkan pola lain.
Tidak ada indikator kuat gangguan suplai berskala nasional. Yang terlihat justru praktik pelansiran dan penimbunan yang terorganisasi, dilakukan untuk meraup keuntungan pribadi maupun kelompok.
Kelangkaan BBM ini tidak berdiri sendiri. Dampaknya merembet ke berbagai sektor kehidupan. Kenaikan biaya transportasi berpotensi mendorong lonjakan harga sembako dan kebutuhan pokok lainnya. Jika dibiarkan, situasi ini akan semakin menekan masyarakat kecil yang sejak awal bergantung pada BBM subsidi.
Melalui tulisan ini, Suara Tegas dari Utara menyampaikan desakan terbuka kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, aparat pengawasan, serta seluruh pemangku kebijakan terkait untuk mengambil langkah nyata dan terukur. Penegakan aturan harus dilakukan tanpa kompromi, terutama terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Jika pemerintah daerah gagal menghadirkan solusi dan membiarkan polemik ini berlarut-larut, maka wajar bila masyarakat, mahasiswa, pemuda, dan tokoh-tokoh lokal mengambil peran lebih jauh. Ketika negara abai, suara warga akan mencari jalannya sendiri demi menegakkan keadilan bersama.
Penulis: Muh Sajidin Farhan
Editor: Akbar