Komrad Distrik Persiapan Bombana, Kecam Tindakan Kapolres Bombana

Komrad Distrik Persiapan Bombana, Kecam Tindakan Kapolres Bombana (Dok. Pribadi)

BOMBANA, KATALISATOR – Komite Rakyat Demokratik (Komrad) merespons tindakan pengamanan demonstrasi yang berlangsung di Kabupaten Bombana, Jumat (20/2/2026).

Tajering, Penanggung Jawab Harian Komrad, menyampaikan keprihatinannya terhadap prosedur pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian, khususnya jajaran Polres Bombana.

“Kami mendapat informasi saat unjuk rasa berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026. Kami mengamati insiden tersebut dan menduga Polres Bombana terkesan alergi terhadap demonstran,” ujarnya.

Ia menjelaskan, demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan terhadap rencana aktivitas industri PT Sultra Industrial Park (SIP) yang dinilai tidak transparan kepada publik.

Menurut Tajering, massa aksi awalnya berencana menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan DPRD Bombana. Namun, mereka diduga dihadang oleh sejumlah oknum pengamanan dari Polres Bombana.

Diketahui, saat massa aksi melintas di depan Kantor Polres Bombana, terjadi adu mulut antara demonstran dan aparat keamanan sehingga situasi sempat memanas dan tidak kondusif.

Tajering menegaskan bahwa kepolisian seharusnya bersikap netral, humanis, dan tidak arogan dalam menghadapi aktivitas penyampaian pendapat di muka umum.

“Demonstrasi di Kabupaten Bombana terkesan dianggap ilegal sehingga dicekal dengan dalih keamanan, ketertiban, serta potensi provokasi,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan bahwa Komrad dalam waktu dekat berencana membentuk Distrik Persiapan Bombana apabila seluruh persyaratan subdeklarasi telah terpenuhi.

“Kami akan membentuk Komrad Distrik Persiapan Bombana sebelum melakukan deklarasi resmi. Tentunya untuk berpartisipasi dalam perjuangan isu lingkungan hidup, pendidikan, dan kepentingan masyarakat lainnya,” jelas Tajering.

Terkait dugaan sikap arogan Kapolres beserta jajaran, pihaknya meminta Kapolri melalui Kapolda Sulawesi Tenggara untuk melakukan evaluasi dan mencopot Kapolres Bombana.

“Jika Kapolres tidak mampu bersikap humanis serta tetap menunjukkan sikap arogan dalam memimpin, maka kami meminta Kapolri atau Kapolda untuk melakukan pencopotan jabatan,” tutupnya.